 |
| Heraldo Munoz memberikan pernyataan di sebuah stasiun TV lokal Chile |
Santiago (Tugu Pena) - Pemerintah Chili yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Chili, Heraldo Munoz pada 10 Oktober 2015
mengumumkan bahwa Pemerintah Chili siap bernegosiasi dengan Pemerintah Bolivia
terkait pemberian akses tambahan ke Samudera Pasifik.
Meskipun demikian, Munoz menambahkan bahwa negosiasi
tersebut tidak berarti membicarakan kembali perjanjian 1904 terkait kedaulatan
Chili atas Gurun Atacama. Tawaran tersebut merupakan solusi yang saling
menguntungkan antar kedua belah pihak. Sebelumnya, Pemerintah Chili juga telah
membuka akses di Arica seluas 4 hektar kepada Pemerintah Bolivia sebagai lahan
bagi jaringan pipa migas Sica-Arica.
Melunaknya sikap Pemerintah Chili terhadap tuntutan
Pemerintah Bolivia dipengaruhi oleh oleh hasil sidang putaran pertama International Court of Justice (ICJ)
hasil di Den Hag, pada 24 September 2015.
Hakim Ketua ICJ, Ronny Abraham beserta 14 juri panel lainnya sepakat untuk
mendengar tuntutan Bolivia terhadap Chili terkait akses menuju laut Pasifik dan
mendesak Chili untuk membuka negosiasi dengan Bolivia. Meskipun demikian, Chili
tetap menentang argumen Bolivia di ICJ dengan berdasarkan perjanjian 1904.
Seperti diketahui, Bolivia telah kehilangan akses menuju laut paska
kekalahannya dalam Perang Pasifik melawan Chili pada 1879-1883. Akibat
kekalahan tersebut, Pemerintah Bolivia dipaksa untuk mengakui Perjanjian 1904,
di mana Gurun Atacama yang memiliki luas 120.000 km2 dan 400 km
garis pantai harus diserahkan kepada Pemerintah Chili. Situasi tersebut
menyebabkan wilayah Bolivia terisolasi, sehingga perekonomian di negara
tersebut tidak dapat tumbuh secara maksimal.
Isu tersebut telah
menjadi perhatian penting Presiden Bolivia, Evo Morales di mana pada 2013, Presiden
Morales menuntut pemerintahan Chili dengan mendaftarkan gugatan ke International Court of Justice (ICJ). (Arman)
0 komentar :
Posting Komentar